Banleg: MK Kebiri UUPA

No comment 9 views

* YARA Minta Pemerintah Aceh Ambil Langkah

BANDA ACEH – Sejumlah pihak menilai, putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan gugatan sengketa pilkada dari Aceh semakin menunjukkan bahwa eksistensi Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) semakin lemah dan terjepit.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, bahkan menyebut, putusan MK tersebut merupakan ‘tsunami’ besar bagi eksistensi UUPA. Menurutnya, MK telah mengebiri UUPA.

“MK menyebut bahwa tidak ada korelasi antara UUPA dengan Pilkada. Saya tidak tahu, apakah hakim MK membaca detail UUPA dengan turunan qanunnya atau tidak, sehingga menyimpulkan demikian,” kata Iskandar dalam pernyataan tertulisnya kepada Serambi, Selasa (4/4).

“Ingat tidak, bagaimana syarat baca Alquran bagi calon kepala daerah? Apakah itu bukan diatur dalam UUPA, bukan korelasi dengan pilkada? Kemudian terkait dukungan bagi pasangan calon yang maju sebagai kepala daerah, juga pakai UUPA (kursi DPRA dan DPRK). Begitu juga dengan kuota caleg 120% yang juga berlaku di Aceh,” bebernya lagi.

Palu MK memang sudah diketuk. Keputusan tersebut juga bersifat final dan mengikat. Namun menurut Iskandar, Hakim MK seharusnya membuka peluang dengan tidak langsung menvonis dan mengebirikan UU Keistimewaan Aceh. “Lex spesialis tentu memiliki kaitan dengan lex generalis, jangan malah diabaikan dengan tidak mempertimbangkan atau konsultasi dengan para pihak yang mengerti Aceh,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH, mengingatkan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh MK terkait sengketa pilkada Aceh harus menjadi peringatan (warning) bagi Pemerintah Aceh. Sebab MK dalam mengambil keputusan telah menyampingkan Aceh sebagai daerah khusus dan istimewa.

“Putusan MK terhadap permohonan kami dalam putusan No 17/PHP.BUP-XV/2017 yang menolak permohonan dari Said Syamsul dan M Nafis A Manaf karena tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) telah kami terima. Tapi putusan ini menjadi peringatan bagi Pemerintah Aceh tentang kekhususan Aceh dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA),” katanya.

Dalam putusan itu, ulas Safar, MK menegaskan keistimewaan Aceh merujuk pada Pasal 3 UU No 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh yang meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Penegasan ini juga terdapat dalam putusan No: 35/PUU-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010, putusan No: 31/PHP.GUP-XV/2017, putusan No: 83/PUU-XIV/2016.

“Jika membaca putusan MK tersebut, maka ini menegaskan bahwa di luar dari kewenangan istimewa yang tersebut dalam Pasal 3 UU No 44 tahun 1999, tidak menjadi hak Aceh sebagai provinsi dengan otonomi khusus. Pemerintah Aceh dan DPRA harus segera menegaskan terhadap status Aceh, apakah daerah istimewa ataukah daerah khusus,” ungkapnya.

Source

No Response

Leave a reply "Banleg: MK Kebiri UUPA"