Farid Wajdi: Terima Saja Keputusan MK

No comment 10 views

BANDA ACEH – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Prof Dr Farid Wajdi Ibrahim MA turut berkomentar terkait reaksi politisi Partai Aceh (PA) atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena mengenyampingkan keberadaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam menangani sengketa Pilkada Aceh.

Farid menyerukan kepada semua pihak untuk menerima putusan yang dikeluarkan MK tersebut. “Perang berpuluh tahun kita siap menerima untuk berdamai. Apa yang ada hari ini, itu bagian dari proses masa lalu juga. Jadi, kita berharap kepada semua pihak, khususnya kepada pihak PA, berlapang dadalah menerima ini. Dengan pikiran jernih kita berpikir lagi, apa lagi yang bisa kita lakukan (ke depan),” katanya seusai bersilaturahmi ke Kantor Harian Serambi Indonesia di Meunasah Manyang, Ingin Jaya, Aceh Besar, Kamis (6/4) menjelang siang.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara PA, Suaidi Sulaiman yang akrab disapa Adi Laweung dengan lantang menyampaikan akan menuntut kemerdekaan Aceh lagi, karena pemerintah pusat telah menyepelekan UUPA. Ia bahkan meyebutkan, putusan MK itu telah menghancurkan perdamaian Aceh yang sudah dirawat sejak 2005 silam. “Putusan MK ini bisa menjadi sumber potensi konflik baru di Aceh,” sebut Adi Laweung.

Kendati demikian, Farid memaklumi sikap politisi PA tersebut. “Namanya saja politik, memang harus menunjukkan kekuatan dan cara-cara untuk menunjukkan kemampuan dan pengaruh. Habis satu (persoalan), ada yang lain. Itu seperti permainan saja. Kemarin mereka mengeluarkan kartu gugatan, mungkin kartu gugatan tidak efektif lagi karena sudah ada putusan, mungkin ada kartu lain lagi seperti ada ancaman,” ujarnya.

Tetapi, reaksi atau pernyataan atas kekecewaan terhadap putusan MK tersebut harus disampaikan secara rasional. Karena, tambahnya, keputusan yang diambil oleh mejelis hakim sudah mempertimbangkan aspek hukum dan asas mudharat dan manfaat.

“Coba bayangkan, jika Irwandi dikalahkan yang secara angka dia sudah menang, masalah ini lebih besar lagi dan lebih bahaya,” ungkap Rektor UIN Ar-Raniry ini.

Apabila ancaman seperti ini terus disebarkan, Farid mengatakan yang dihadapi pengancam bukanlah Irwandi selaku gubernur Aceh terpilih atau MK, tetapi pihak keamanan. Karena itu, ia minta semua pihak melihat keadaan ini secara rasional dan tidak terbawa emosi.

“Kan bukan orang lain (yang jadi gubernur), kan orang Aceh juga. Kita harus menerima dengan lapang dada. Sebenarnya dalam politik ada disebut negarawan, negarawan itu siap kalah dan siap menang,” pungkas Farid.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum dan FISIP Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Saifuddin Bantasyam SH MA mengatakan, putusan MK yang menolak permohonan Muzakkir Manaf-TA Khalid tidak lagi menjadi menarik perhatian publik, sebab publik sudah disodori sejumlah analisis oleh pakar bahwa permohonan itu bakal ditolak oleh MK. Namun demikian, putusan MK itu tetap sesuatu yang penting, tidak hanya karena adanya kepastian hukum dan Irwandi-Nova sah menjadi gubernur terpilih, melainkan juga karena publik menjadi belajar bagaimana seharusnya sebuah proses demokrasi disikapi oleh pihak yang tidak menerima hasil pilkada.

Tak kurang pentingnya, menurut Saifuddin, adalah bahwa MK sudah menunjukkan konsistensinya bahwa MK hanya fokus pada selisih penghitungan hasil suara sesuai yang diatur oleh UU, dan tidak mau lagi mengadili hal-hal di luar hasil sengketa tersebut.

Putusan MK itu, lanjut Saifuddin, juga harus menjadi pelajaran di masa yang akan datang bahwa sebuah proses hukum haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan argumen hukum yang kuat. Argumen hukum itu tidak bisa dicampur aduk dengan politik, meskipun disadari bahwa kadang kala penegakan hukum masih bisa diintervensi oleh berbagai kepentingan politik.

Lalu apakah karena sudah ditolak maka gugatan PA itu menjadi sia-sia? “Tidak juga, sebab seperti saya sebutkan tadi, ada pembelajaran di sana. Jadi, masyarakat juga perlu memberi apresiasi kepada tim Muzakir Manaf-TA Khalid yang menolak hasil penghitungan suara dengan cara menggugat ke MK, bukan dengan cara-cara kekerasan. Kita sebelumnya disodori berita bahwa jika PA kalah, maka Aceh akan kembali berdarah-darah, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Ternyata realitasnya tidak demikian,” timpal Saifuddin.

Jelas tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Muzakir Manaf-TA Khalid. Karena itu hal terbaik yang bisa dilakukan oleh mereka dan jajaran PA dan partai pengusung Muzakir-TA Khalid lainnya adalah menerima dengan kesatria putusan MK itu. Di sisi lain, PA mungkin bisa menjadikan dirinya oposan atau justru mitra kritis pemerintahan Irwandi-Nova untuk lima tahun mendatang. Kemitraan yang demikian berarti tetap memberi dukungan jika pemerintahan dikelola dengan tepat dan memberi kritik jika melenceng, dan memberi solusi jika pemerintahan Irwandi-Nova menghadapi masalah.

“Irwandi dan Muzakir itu sama-sama eks GAM dan meskipun sudah berada di partai dan perjuangan politik yang berbeda, namun saya percaya bahwa mereka masih memiliki nilai moral yang tinggi untuk bertanggung jawab terhadap pembangunan Aceh di masa mendatang,” demikian Saifuddin Bantasyam. (mas/dik)

Source

No Response

Leave a reply "Farid Wajdi: Terima Saja Keputusan MK"